Gelombang besar penertiban kembali mengguncang dunia e-commerce Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian UMKM secara resmi memerintahkan platform besar seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada untuk menindak tegas penjualan pakaian bekas impor. Sejak awal November 2025, ribuan toko dan ratusan ribu produk thrifting sudah dihapus dari marketplace secara serentak.
Langkah ini diambil setelah pertemuan koordinasi antara pihak Kementerian UMKM dan sejumlah platform digital di Jakarta. Pemerintah menegaskan bahwa impor pakaian bekas merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Aturan tersebut melarang penjualan barang bekas dari luar negeri karena dianggap mengancam industri tekstil dalam negeri dan berpotensi membawa risiko kesehatan.
Deputy Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan bahwa Shopee langsung bergerak setelah menerima surat resmi dari kementerian. “Kami sudah menertibkan ratusan ribu SKU yang mengandung indikasi barang impor bekas. Semua dilakukan dengan koordinasi penuh bersama Kementerian UMKM,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Shopee tidak menggunakan sistem otomatis untuk menghapus produk agar penertiban tetap akurat. “Kami menurunkannya satu per satu dengan verifikasi manusia, bukan mesin. Pendekatannya harus humanis karena banyak pelaku usaha kecil yang menjual barang bekas lokal yang legal,” jelas Radynal.
Tidak hanya Shopee, Tokopedia juga menegaskan komitmennya terhadap kebijakan pemerintah. Lead of Public Policy Tokopedia, Richard Anggoro, menyebutkan bahwa pihaknya melarang penjualan barang impor bekas dan siap menurunkan setiap produk yang melanggar. “Kami memiliki sistem pemantauan aktif. Begitu ditemukan pelanggaran, produk akan langsung kami hapus. Kami ingin menjaga kepercayaan konsumen dan mendukung regulasi pemerintah,” ungkapnya.
TikTok Shop yang kini terintegrasi di bawah Tokopedia juga menjalankan kebijakan yang sama. Integrasi ini memungkinkan penertiban dilakukan lebih cepat di dua platform sekaligus. Sementara itu, Lazada Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah. Vice President Government Affairs Lazada, Yovan Sudarma, menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti seluruh arahan dari Kementerian UMKM.
Aksi besar-besaran ini muncul setelah viralnya keluhan penjual di media sosial. Banyak seller mengaku produk mereka dihapus secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Salah satu penjual bahkan membagikan tangkapan layar berisi ratusan notifikasi penghapusan produk yang membuat tokonya mendadak kosong. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik dan memunculkan perdebatan soal dampak kebijakan terhadap pelaku usaha kecil.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk mematikan bisnis thrifting, melainkan untuk mengarahkan agar praktiknya lebih sehat dan legal. Pakaian bekas dari luar negeri sering kali masuk tanpa izin resmi dan tidak melalui proses pembersihan atau sterilisasi. Selain itu, harganya yang sangat murah dinilai merusak daya saing produk UMKM lokal.
Kementerian UMKM menyebutkan bahwa ada jalur khusus bagi penjual yang merasa dirugikan untuk mengajukan klarifikasi. Shopee dan Tokopedia kini membuka kanal komunikasi langsung untuk memverifikasi asal produk. Jika terbukti berasal dari sumber lokal, toko dapat dipulihkan dan kembali berjualan.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menegakkan aturan di sektor e-commerce. Kolaborasi antara kementerian dan platform besar dinilai akan mempersempit ruang gerak bagi pedagang yang menjual barang ilegal. Bea Cukai juga dilaporkan memperketat jalur masuk barang bekas dari luar negeri untuk menutup sumber pasokan yang melanggar hukum.
Dampaknya, industri thrifting di Indonesia kini memasuki fase baru. Pelaku usaha dituntut untuk beradaptasi dengan aturan dan mencari alternatif legal, seperti menjual barang bekas dari dalam negeri atau hasil daur ulang kreatif. Beberapa toko bahkan mulai mengembangkan lini produk upcycle fashion, mengolah bahan bekas menjadi busana baru bernilai tambah tinggi.
Kebijakan ini mungkin terasa berat bagi sebagian penjual, tetapi langkah ini diharapkan bisa membangun ekosistem thrifting yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan mematuhi aturan dan menjaga transparansi asal produk, bisnis thrifting tetap bisa eksis tanpa harus bergantung pada barang impor ilegal.